BERITALAGI.COM —Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan penguatan integritas kepada jajaran internal keimigrasian guna membenahi instansi tersebut.
Kehadiran Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, menjadi agenda utama dalam Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 1-3 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 272 peserta yang terdiri atas jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Nensi Natalia menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Beberapa poin penting yang disampaikannya antara lain menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, taat melaporkan kekayaan secara berkala, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika menerima gratifikasi.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat membuka acara menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan imigrasi wajib mengutamakan moralitas kerja yang baik dalam melayani masyarakat. Hal itu dikarenakan kinerja institusi kini dipantau langsung oleh publik, baik dari segi hasil (output) maupun proses pelayanan.
“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan,” kata Hendarsam.
Menurut dia, integritas merupakan hal fundamental untuk menjaga muruah organisasi. Oleh sebab itu, agenda sosialisasi ini difokuskan pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Seluruh jajaran dibekali materi mengenai penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian. Penguatan ini dirancang agar instansi mampu mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).
Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga negara lain untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal. Mereka adalah Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng.
Hendarsam mengingatkan agar fungsi kepatuhan internal tidak dijadikan sekadar formalitas belaka, melainkan harus menjadi landasan budaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten mulai dari level pimpinan tinggi struktural hingga petugas pelaksana di lapangan.
“Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana,” ujarnya.
Pada akhir pemaparannya, Dirjen Imigrasi menginstruksikan seluruh kepala kantor wilayah dan kepala UPT keimigrasian untuk segera mengimplementasikan hasil forum ini di lingkungan kerja masing-masing.
Pihaknya menyatakan bakal melakukan evaluasi berkala guna menekan angka potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi. Ke depan, keberhasilan instansi keimigrasian akan diukur secara objektif berdasarkan tingkat kepercayaan publik yang berhasil diraih.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tutur Hendarsam.
